Bali, 8 Desember 2025 — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan Pertemuan Teknis Nasional Proyek Pengembangan Hortikultura di Lahan Kering atau Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP) pada 8–11 Desember 2025 di Bali. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi implementasi HDDAP pasca restrukturisasi tahun 2025, mengonsolidasikan rencana kerja tahun 2026, serta mensosialisasikan mekanisme monitoring dan evaluasi di pusat maupun daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dari tujuh Provinsi dan 13 Kabupaten lokasi HDDAP, konsultan pusat dan daerah, serta jajaran Ditjen Hortikultura. Kolaborasi lintas lembaga ini menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan HDDAP sebagai proyek strategis hortikultura nasional. Hadir juga dalam pertemuan sejumlah narasumber utama, antara lain Asian Development Bank (ADB), IFAD, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan. Materi yang disampaikan mencakup dukungan strategis lembaga donor, arah kebijakan hortikultura, teknologi budidaya lahan kering, penguatan kelembagaan agribisnis, sinkronisasi perencanaan 2026, penganggaran PHLN, hingga evaluasi kinerja penarikan dana HDDAP.
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Hotman Fajar Simanjuntak, dalam sambutannya menjelaskan bahwa HDDAP dirancang sebagai program komprehensif untuk menjawab tantangan pengembangan hortikultura di lahan kering secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Pertemuan ini kita rancang untuk menetapkan langkah-langkah strategis tahun 2026. Kami berharap HDDAP dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan sesuai target. Program ini diproyeksi mampu menjadi motor pengungkit peningkatan produksi, produktivitas, mutu, hingga memperluas peluang ekspor komoditas hortikultura,” ujar Hotman.
HDDAP dijalankan di lahan seluas 10.000 hektare yang tersebar pada 13 kabupaten di 7 provinsi. Program ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi hortikultura, terutama melalui pendekatan klaster komoditas buah, sayuran, dan tanaman obat.
Restrukturisasi HDDAP tahun 2025 menghadirkan dua implementing agency baru, yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Penambahan ini menuntut koordinasi yang lebih kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
“Sinergi antar unit menjadi kunci percepatan. Dengan restrukturisasi ini, perencanaan HDDAP akan semakin tajam dan dukungan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif,” tegas Hotman.
Dalam pelaksanaannya, HDDAP disusun berdasarkan rencana pengembangan klaster hortikultura atau Horticulture Cluster Development Plan (HCDP). Dokumen ini memuat analisis menyeluruh, mulai dari kondisi fisik, sosial ekonomi, kebutuhan budidaya, pascapanen, hingga pemasaran dan pengolahan.
Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP) menjadi prioritas untuk menjamin produk aman konsumsi, bermutu tinggi, ramah lingkungan, dan memiliki ketertelusuran. HDDAP juga menyiapkan bangsal pascapanen modern yang akan menjadi pusat pengumpulan komoditas hortikultura, sekaligus mendukung suplai bahan pangan segar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pemaparannya, Staf Khusus Menteri Pertanian Sam Herodian menegaskan bahwa sektor hortikultura menghadapi tantangan yang besar, mulai dari perubahan iklim, krisis pangan global, hingga keterbatasan lahan dan SDM. Namun, peluang untuk mendorong ekspor tetap sangat besar melalui hilirisasi dan modernisasi teknologi.
“Kebijakan pembangunan hortikultura diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan cold chain, serta penggunaan teknologi modern seperti perbenihan modern, aeroponik, mekanisasi, digital farming, hingga smart screen house. Ini menjadi kunci untuk memperkuat daya saing ekspor hortikultura Indonesia,” jelasnya.
Indonesia menargetkan peningkatan ekspor komoditas hortikultura bernilai tinggi seperti buah tropis, tanaman obat, dan sayuran premium, sembari memperkuat substitusi impor bawang putih, bawang merah, dan cabai.
Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Dewa Ketut Subawa, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan HDDAP.
“Kami menyambut baik program HDDAP yang sejalan dengan arah pembangunan pertanian Bali. Modernisasi lahan diharapkan mampu meningkatkan produksi, kualitas, dan pendapatan petani,” ujarnya.
Kementerian Pertanian berharap Pertemuan Teknis Nasional HDDAP Tahun 2025 ini dapat memperkuat penyelarasan kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat hingga daerah. HDDAP diharapkan menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan nilai tambah, serta memperluas pasar ekspor komoditas hortikultura Indonesia.
