Jakarta — Kementerian Pertanian memperkuat integrasi antara program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). kegiatan hari kedua Jumat (8/5), pemerintah bersama mitra internasional fokus pada penguatan sektor hortikultura untuk menjamin penyediaan pangan bergizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Bappenas, Kementerian Keuangan, serta jajaran Kementerian Pertanian dan stakeholder yang terkait lainnya.
HDDAP dinilai menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan bagi dapur MBG. Melalui penerapan produksi tangguh iklim, penguatan Good Agricultural Practices (GAP), dan Good Handling Practices (GHP), proyek ini mendorong petani lokal menjadi pemasok resmi yang kompeten.
“Kami telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyusun model implementasi di daerah. Tim juga telah meninjau Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Karo sebagai lokasi potensial pilot project,” ujar Project Manager HDDAP, Sekar Insani Sumunaring Tyas.
Kabupaten Lumajang diunggulkan dengan komoditas Pisang Mas Kirana, sementara Kabupaten Karo memiliki potensi besar melalui jeruk dan salak. Di Karo, bahkan sudah terdapat petani unggulan yang mampu menyuplai salak dengan standar kualitas ekspor ke dapur MBG.
Senior Food and Nutrition Specialist ADB, Tomoko Kato, menjelaskan pengembangan program ini yang kini telah memasuki tahap praktis terkait model operasional dan peluang kemitraan.
“Mulai terlihat kesamaan pandangan dalam penguatan sistem pangan lokal, dukungan bagi koperasi, hingga peningkatan keamanan pangan yang berkontribusi langsung pada hasil gizi yang lebih baik,” ujar Tomoko.
Head of Programmes GAIN, Widya Sutiyo, menjelaskan bahwa MBG adalah instrumen untuk menciptakan permintaan terhadap pangan bergizi sekaligus memberdayakan petani kecil melalui praktik ramah lingkungan.
“Program MBG mendorong pemanfaatan pangan lokal dengan karakteristik daerah masing-masing, sehingga mampu menghadirkan generasi anak-anak yang lebih sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya,”ujar Widya.
Selain aspek dari ketahanan pangan, pembahasan selanjutnya aspek Sosial dan Environmental Safeguard guna memastikan kesejahteraan petani dan kelestarian alam. Aspek Sosial Penguatan dilakukan melalui Grievance Redress Mechanism (GRM) dan proses screening. Hal ini untuk memastikan perlindungan kelompok rentan termasuk masyarakat hukum adat terlibat dalam pengambilan keputusan.
Dalam diskusi ini “keberhasilan program Makan Bergizi Gratis dari penyediaan pangan yang berkualitas bergantung pada penguatan operasional di tingkat petani dengan aspek safeguard pada keamanan status lahan serta turut menjaga kelestarian lingkungan”. Menjadi salah satu hal yang paling krusial.
TRTA ADB, Andi Irawan, menjelaskan bahwa lokasi proyek harus “clean and clear” dari sengketa lahan dan terdokumentasi dengan baik dalam dokumen Due Diligence Report (DDR).
Environmental Safeguard Pengawasan difokuskan pada pengelolaan limbah plastik pertanian dan mitigasi risiko geologis. TRTA ADB, Adam Yazid, menjelaskan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan irigasi air tanah di wilayah vulkanik serta budidaya pada lahan dengan kemiringan ekstrem guna mencegah penurunan fungsi ekosistem.
“Kondisi topografi kawasan HDDAP juga menjadi perhatian sebagian besar lahan memiliki tingkat kemiringan di atas 15 persen, bahkan lebih dari 40 persen, sementara pedoman proyek membatasi kegiatan budidaya pada lahan dengan kemiringan kurang dari 15 persen.”ujar Adam.
Melalui Kementerian Pertanian menegaskan komitmen, untuk memperkuat sinergi antara HDDAP dan Program Makan Bergizi Gratis, sebagai bagian dari pembangunan sistem pangan nasional yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat.
