Oleh: RR. Zenaida S. Soemedi, SE, MM*
Saat ini, Indonesia sebagai suatu negara secara sistemik selalu beradaptasi terhadap perkembangan peradaban kontemporer, terlebih sebagai negara yang bersifat agraris. Secara umum, letak geografis yang jamak ini tentu membuat wilayah agraris di sebagian besar titik telah menjadi concern semua pihak, terutama pemerintah. Sebagai aktor yang melaksanakan roda pemerintahan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah membuat sejumlah transformasi besar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas informasi kepada khalayak publik ihwal progress dari pembangunan pertanian.
Hal ini terafirmasi dari tata kelola manajerial yang apik dalam konteks perubahan yang telah dilakukan secara ekstensif, misalnya, dari aspek hubungan masyarakat, yang secara berkelindan selalu dilakukan oleh Kementerian Pertanian, untuk melakukan transmisi informasi agar masyarakat secara eksklusif juga dapat terlibat dalam proses pembangunan di sektor pertanian. Salah satu hal yang kentara ialah mengawasi aktivitas roda pemerintahan ini. Pada saat yang sama, transmisi informasi ini juga disesuaikan terhadap perkembangan teknologi informasi mutakhir.
Di samping itu, mekanisme dalam distribusi informasi mengenai pembangunan pertanian juga bisa dilihat, jika menilik pada platform seperti website, media sosial, dan platform-platform mutakhir lainnya. Hal ini merupakan instrument yang bersifat integral satu sama lainnya, karena bisa menciptakan kohesivitas informasi yang bisa diperoleh publik secara komprehensif di tengah merebaknya informasi yang bersifat hoaks. Oleh karena itu, peranan humas dalam sektor Kementerian/Lembaga sangatlah substansial dalam mendukung misi pemerintah, terutama dalam konteks ini adalah bisa ditemukan dalam sektor pertanian.
Dalam sektor kehumasan, misalnya, Kementerian Pertanian selalu berupaya menampilkan fitur-fitur informasi kontemporer kepada masyarakat. Selain bisa diakses atau ditelusuri melalui platform website, tampaknya bisa diakses melalui platform media sosial yang sedang digemari di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik (2021) yang menyebutkan bahwa 62,10 persen populasi di Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2021 yang lalu. Sehingga, persentase ini juga menjadi diskursus yang intensif di sektor kehumasan, karena segmentasi pengguna internet yang melimpah.
Dengan kata lain, masyarakat saat ini juga membutuhkan informasi yang valid terhadap pengelolaan negara; dalam hal ini pembangunan pertanian. Sebab, sektor pertanian menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi nasional yang mampu memberikan sumbangsih besar terhadap pendapata negara. Dengan demikian, dalam memberikan upaya pelayanan informasi tersebut, Kementerian Pertanian juga menyajikan berbagai informasi yang secara inheren bisa diakses oleh khalayak publik, baik bisa diakses melalui laman website maupun melalui platform lainnya.
Reward dalam Transmisi Informasi
Tingkat akseptabilitas publik terhadap informasi-informasi yang disajikan oleh Kementerian Pertanian ini juga sangatlah positif. Tak ayal, Kementerian Pertanian menjadi salah satu kementerian yang populer pada tahun 2022 ini, seperti yang sudah terilustrasi pada ajang Anugerah Humas Indonesia (2022). Apresiasi lembaga tersebut kepada Kementerian Pertanian karena kementerian ini telah berhasil menjadi aktor transmisi informasi yang sesuai prosedur. Sehingga, masuk dalam kategori pelayanan informasi publik dan pengelola informasi. Dalam bahasa lain, penghargaan ini mengkonfirmasi bahwa telah terjadi transformasi positif dalam Kementerian Pertanian pertanian, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, dalam meningkatkan reputasi, Kementerian Pertanian selalu berupaya menyajikan berbagai fitur informasi yang ekstensif dalam melakukan distribusi informasi kepada khalayak publik. Karena, elemen komunikasi dan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sisi kehumasan, terlebih sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas pemerintahan. Di samping itu, saat mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam bentuk akuntabilitas, tentunya akan memperoleh respons yang baik, terutama reward secara komprehensfi. Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian akan selalu menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan serta mengimbangi informasi-informasi yang selama ini muncul di ruang publik. Namun, secara validitas masih diragukan.
